Masyarakat dikejutkan dengan angka kerugian yang diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), yang mencapai Rp271 triliun akibat dugaan korupsi timah. Angka ini sering disebut-sebut sebagai kerugian ekonomi negara. Namun, perlu dicatat bahwa angka tersebut masih dalam penghitungan penyidik bersama pihak terkait.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Politik Universitas Bangka Belitung 2023, Affis Sahri Rhomadon, berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang akurat mengenai besaran angka korupsi timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015-2022.
Alternatif Wilayah Tambang sebagai Solusi
Dalam beberapa hari terakhir, muncul kebutuhan untuk mencari alternatif wilayah tambang sebagai solusi atas kasus dugaan korupsi timah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap wilayah tambang yang ada dan mencari alternatif wilayah yang potensial untuk dilakukan kegiatan pertambangan. Dalam mencari alternatif ini, perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli geologi, masyarakat setempat, dan pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam sektor pertambangan.
Pentingnya Meluruskan Besaran Angka Korupsi Timah
Pemerintah harus segera meluruskan besaran angka korupsi timah yang terjadi di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dengan meluruskan besaran angka korupsi timah, pemerintah dapat menghindari terjadinya miskomunikasi dan spekulasi yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, langkah ini juga akan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai besaran kerugian yang dialami negara akibat kasus ini. Pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus korupsi serupa di masa depan.
