Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P

Estimated read time 3 min read

Penegasan Moeldoko Mengenai Kasus Hasto Kristiyanto

Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dengan tegas menyatakan bahwa istana tidak mengarahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P, Harun Masiku. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Kamis, 20 Juni 2024, di kompleks istana kepresidenan, Jakarta Pusat, Moeldoko menolak keras tudingan bahwa pemeriksaan Hasto Kristiyanto dilakukan sebagai balasan atas kritik yang sering dilontarkan Hasto terhadap pemerintah.

Moeldoko menanggapi pertanyaan dari awak media dengan mengajukan pertanyaan balik, “Arah apalagi?” Hal ini menunjukkan ketidaksenangannya atas tuduhan yang menyatakan bahwa istana mengintervensi proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Ia menekankan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan bahwa istana sama sekali tidak terlibat dalam penanganan kasus ini oleh KPK.

Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan bahwa upaya KPK untuk memeriksa Hasto Kristiyanto murni merupakan bagian dari proses hukum yang independen, tanpa ada intervensi atau arahan dari pihak istana. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi dan persepsi yang berkembang di masyarakat, yang menilai bahwa ada campur tangan politik dalam proses hukum yang berlangsung.

Pernyataan Moeldoko Tentang Independensi Penegakan Hukum

Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, menegaskan bahwa istana tidak terlibat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, adalah bagian dari proses hukum yang berjalan secara independen. Moeldoko menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga penegak hukum seperti KPK agar tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Menurut Moeldoko, intervensi dari pihak istana dalam penegakan hukum hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto tidak ada kaitannya dengan intervensi politik atau tekanan dari istana. Penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

Lebih lanjut, Moeldoko mengingatkan bahwa setiap warga negara, termasuk tokoh politik, wajib menghormati proses hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya ada pihak yang mengaitkan proses hukum dengan motif politik tertentu. “Semua pihak harus mempercayakan proses hukum kepada lembaga yang berwenang dan tidak membuat spekulasi yang dapat memperkeruh situasi,” ujar Moeldoko. Ia berharap agar masyarakat bisa memahami bahwa penegakan hukum adalah proses yang harus dijalankan dengan objektif dan profesional.

Dalam konteks menjaga independensi penegakan hukum, Moeldoko turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung KPK dan lembaga hukum lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keadilan yang diharapkan oleh semua pihak.

More From Author